Cholid Mahmud : Koordinasi Stakeholder Sektor Pariwisata Harus Ditingkatkan

Obyek wisata baru terus bermunculan di DIY. Seiring dengan itu tentunya butuh pengelolaan dan perhatian berbagai pihak untuk bersama-sama memajukannya. Jangan sampai potensi yang ada justru tidak berkembang karena tak adanya pengelolaan serta pengurusan yang baik.

Anggota DPD RI dari Dapil DIY Cholid Mahmud menyatakan selama ini koordinasi antar stakeholder di sektor pariwisata masih belum diatur. Sebenarnya potensinya sangat besar namun pihak yang terkait dengan pariwisata belum saling terintegrasi.

Ia mencontohkan antara Pemda DIY, pemkot dan pemkab, serta swasta terkesan belum terintegrasi dan masing-masing jalan sendiri. Padahal jika diintegrasikan maka potensi itu akan terkelola dengan baik dan bisa menghasilkan pemasukan.

“Misalnya pemerintah pusat bertanggungjawab hal tertentu, provinsi dan kabupaten apa. Apalagi sekarang ini banyak desa wisata bisa dikembangkan, kalau dirumuskan dengan pola kerja samanya ini menjadi potensi besar,” kata Cholid Mahmud dalam rapat kerja pengawasan atas pelaksanaan UU 10/2009 tentang Kepariwisataan yang digelar di DPD RI Perwakilan DIY, Selasa (17/10/2023).

Ia menambahkan hal lain yang belum banyak diurus terkait infrastruktur pariwisata seperti akses menuju destinasi. Saat ini akses menuju destinasi masih perlu dikembangkan agar lebih mudah seperti di beberapa negara.

Cholid Mahmud mencontohkan, di beberapa negara akses menuju destinasi sudang sangat lengkap pilihannya. Mulai dari transportasi, akomodasi hingga daftar harga seperti tiket sudah ditunjukan jelas sehingga wisatawan betah berlama-lama di sana.

“Berbeda dengan di Indonesia. Di Yogya misalnya, hendak ke salah satu akan cukup sulit transportasinya. Ini karena tidak ada sistem terintegrasi yang memperkuatnya,” imbuhnya.

Hal lain yang menjadi sorotan di antaranya kualitas SDM yang melibatkan banyak orang namun belum banyak pelaku wisata yang tersertifikasi secara standar. Hal ini ke depan perlu didorong agar ada standarisasi terkait SDM pariwisata.

Baca Juga: Universitas Widya Dharma Klaten Kukuhkan Dua Guru Besar

“Menurut kami secara bertahap perlu dilakukan standarisasi SDM ini lebih serius, menurut pemaparan tadi memang pernah dilakukan standarisasi tetapi sebagai program proyek pemerintah saja,” ujarnya.

Wakil Kepala Bidang Organsiasi dan SDM ASITA DIY Banowo Setyo Samodra sepakat penanganan pariwisata DIY akan lebih baik jika saling terintegrasi. Ia meyakini jika konsep integrasi pengelolaan ini berjalan maka pengembangan pariwisata DIY akan lebih cepat karena penanganan menjadi lebih fokus.

Menurut dia, dengan terintegrasi setiap daerah atau dinas itu tidak jalan sendiri-sendiri, mereka bisa saling melengkapi, kepentingan tidak berbeda-beda. "Misalnya soal objek wisata, kalau jam bukanya ini diatur saling melengkapi maka setiap jam akan ada destinasi yang bisa dikunjungi, tidak buka bersamaan lalu tutup bersamaan pula,” katanya. (*)

sumber : krjogja.com