Kasus PMK di Sleman Tinggi, Komite II DPD RI Mengelar Kunker Pengawasan UU ke DIY

Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Tim Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si. dan Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. mengadakan kunjungan kerja ke Pemda Kabupaten Sleman pada Jumat (12/8).

Menurut Puteh, Komite II menyepakati melakukan kunjungan kerja ke 2 daerah yaitu Kabupaten Sleman DIY dan Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan dikarenakan kedua daerah tersebut memiliki angka kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tinggi.

“Saya harap berbagai permasalahan, masukan atau pandangan dari peserta pertemuan hari ini bisa menjadi bahan pengawasan DPD RI, jika ada hal-hal yang perlu untuk ditindak-lanjuti, Komite II akan mengundang mitra kerja terkait, untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan tersebut,”tegasnya.

Sementara itu Bupati Sleman Dra. Kustini Sri Purnomo mengakui kasus Penyakit PMK sempat meresahkan warga Sleman, khususnya para peternak. Total kasus PMK di Sleman mencapai 6.515 kasus, terdiri dari 3.510 kasus aktif, 2.483 kasus sembuh, 322 mati dan 200 potong.

“Untuk menanggulangi PMK, Pemda Sleman sudah menempuh langkah-langkah strategis, diantaranya menerbitkan sejumlah regulasi untuk pencegahan dan pengendalian PMK serta pembentukan Satuan Tugas Penanganan PMK,”jelasnya.

Kepada Tim Kunker Komite II DPD RI, Kustini juga melaporkan beberapa kegiatan yang sudah ditempuh, seperti: melakukan sosialisasi, informasi dan edukasi terkait PMK dan respon cepat kepada masyarakat; memastikan ketersediaan obat disinfektan, alat pelindung diri, serta sarana lainnya; pelayanan pengobatan ternak; vaksinasi ternak; pembentukan posko PMK tingkat kabupaten dan kapanewon; serta pemberian bantuan kepada peternak baik ternak mati maupun potong bersyarat.

Lebih lanjut Pimpinan Komite II DPD RI lainnya Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. mengungkapkan, kunjungan kerja kali lebih difokuskan untuk mendengar, menyerap, menghimpun dan mengumpulkan asmas untuk ditindaklanjuti.

“Kami sudah mendapatkan data cukup banyak dari Kunker, ini menjadi bahan untuk melakukan rapat kerja maupun rapat dengan pendapat dengan Kementerian terkait. Ada beberapa kesimpulan penting pertemuan hari ini, seperti: vaksinasi harus segera dilaksanakan, bantuan untuk peternak, maupun terkait Pos Pelabuhan dengan banyak pintu yang belum terdata oleh pemerintah,” ujarnya.

Pertemuan turut dihadiri beberapa stakehoder antara lain: Bupati Sleman dan jajaran OPD, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (Sugeng Purwanto), BPBD DIY, Pejabat Kementerian Pertanian yaitu Direktur Pakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Nur Saptahidhayat), Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani (Wisnu Wasesa Putra), Kepala Balai Veteriner Wates (Hendra Wibawa), serta Tim Satgas PMK Pusat.

(dsa)