Anggota Komite III DPD RI, Bapak Cholid Mahmud Melakukan Pengawasan UU Terkait Pembelajaran di Era Pandemi Covid 19

Hampir 2 tahun pembelajaran sekolah tidak berjalan normal karena Pandemi Covid 19. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius oleh DPD RI. Saat ini Komite III DPD RI tengah melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya terkait Pembelajaran di Era Pandemi Covid 19. Hal ini disampaikan oleh Bapak Cholid Mahmud, Anggota Komite III DPD RI, Selasa (07/9) pada Rapat Kerja secara virtual bersama Disdikpora DIY dan Kab/Kota, PGRI DIY, Kanwil Kemenag DIY, PWNU DIY, PWM Muhammadiyah DIY serta JSIT DIY.

Kakanwil Kemenag DIY Dr. H. Masmin Afif, M.Ag memaparkan bahwa di DIY sebagian besar madrasah melakukan sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan sebagian kecil dengan sistem Pembelajaran Bauran, tetapi tidak ada yang melalukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) murni. Proses pembelajaran tersebut dengan fasilitas IT yakni dengan menerapkan ELearning Madrasah. “Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan ELearning Madrasah, diantaranya keterbatasan kemampuan orang tua serta persoalan keterbatasan jaringan internet karena ada beberapa wilayah yang masih sulit mengakses internet,” ungkapnya. Namun tetap dilakukan pola-pola pendekatan agar anak tetap mendapatkan pembelajaran.

Menurut Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY Achmad Muhamad, M.Ag, Sekolah Madrasah Muhammadiyah telah konsisten menerapkan PJJ, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti keselamatan dan kesehatan warga madrasah baik siswa maupun guru, kesiapan siswa dan daya dukung dari orang tua, serta aspek ketahanan operasional pendidikan di sekolah. “Dari hasil evaluasi pelaksanaan PJJ di madrasah Muhammadiyah, lebih dari 75% sudah berjalan dengan baik. Pada penguasaan literasi digital oleh guru dan tenaga kependidikan, sudah dilakukan upaya-upaya peningkatan melalui pendidikan pelatihan maupun lomba pembelajaran inovatif di skala DIY maupun nasional” jelasnya.

Sedangkan, Lembaga Pendidikian Maarif NU DIY Rahmat Raharja mengungkapkan guna percepatan PTMT, sudah dilakukan dan terus berjalan program vaksinasi siswa Maarif NU bahkan juga diberikan kepada wali murid. LP Maarif NU DIY juga menyoroti persoalan bantuan pemerintah berupa dana bos. “Kami berharap DPD RI dapat menjembatani pendistribusian dana bos tidak hanya diperuntukan bagi sekolah yang memiliki 60 siswa ke atas, karena banyak orang tua yang menyekolahkan di madrasah atau di sekolah dengan jumlah siswa di bawah 60, memang secara kemampuan ekonomi tidak mampu menyekolahkan di sekolah-sekolah bergengsi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Disdikpora DIY Suherman mengakui bahwa terkait pelaksanaan PJJ dan Pembelajaran Bauran, ada beberapa sekolah di DIY yang sudah memiliki perangkat yang bagus tetapi ada sebagian sekolah belum memiliki perangkat yang memadai. Untuk itu, Disdikpora DIY sudah menyampaikan ke Kominfo beberapa wilayah blankspot dan merekap beberapa sekolah yang belum memiliki perangkat bagus, serta membantu beberapa sekolah melalui pemasangan stick penguat sinyal. Suherman menyatakan terkait rencana Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di DIY, saat ini program vaksinasi para pelajar di SMU/SMK di Kab/Kota wilayah DIY sudah mencapai 51%. “Disdikpora juga sudah melakukan uji percontohan PTMT di 9 sekolah dan sudah berencana menambah ujicoba PTMT menjadi 25 sekolah tetapi terkendala PPKM level 4. Ke depan akan dilakukan kajian bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan program vaksinasi sampai tahap 2 untuk ujicoba PTMT,” jelasnya.

Kisworo dari Disdikpora Gunungkidul menambahkan terkait rencana pemerintah memberikan bantuan laptop guna mendukung pembelajaran sekolah berbasis digital. Hendaknya pemberian bantuan mempertimbangkan 3 aspek yaitu distribusi, kuantitas dan kualitas. Aspek distribusi mempertimbangkan peta sebaran yang dimiliki Pemda, aspek kuantitas terkait jumlah bantuan laptop sebanding dengan jumlah siswa, dan aspek kualitas terkait kemampuan mengakses dan menjangkau pembelajaran digital.

Sedangkan Harman, S.Pd, MM dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu DIY mengusulkan beberapa kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pembelajaran di era pandemi, seperti: perlu ada regulasi yang memayungi sekolah dalam melaksanakan PTMT, Pemda DIY perlu membuat aplikasi di platform pendidikan untuk memudahkan pembelajaran, Pemda DIY membuat titik-titik hotspot internet sampai RT/RW, serta DPD RI dapat berperan menggandeng mitra atau perusahaan-perusahaan untuk melakukan program CSR di bidang pendidikan. Mengakhiri Raker DPD RI, Sudiyo, M.Pd dari PGRI DIY menjelaskan bahwa hasil PJJ masih banyak menyentuh sisi knowledge saja, kurang menyentuh dari sisi ketrampilan dan perilaku anak didik. Kultur belajar siswa juga mengkhawatirkan, karena ada kemalasan siswa untuk belajar dan ketergantungan menggunakan gadget untuk bermain game dan lainnya. Sehingga ke depan harus ada peningkatan dalam pembelajaran anak didik (dsa)