AGENDA KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
oleh diy
YOGYA. Disatu sisi, menurunnya kasus Covid-19 diikuti dengan penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat menggembirakan. Namun demikian, di sisi lain, pemerintah hendaknya pemerintah tidak melupakan para korban akibata ganasnya Covid-19, baik korban harta benda karena usahanya terpuruk, dan menjadi terlantar serta bertambahnya jumlah anak yatim piatu karena ditinggal orang tuanya.
Peringatan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil DIY, H Cholid Mahmud ST MT mengingatkan tanggung jawab negara terhadap para korban ini. Karena konstituti dasar, yakni UUD 1945 pasal 34 ayat 1 menyebutkan adanya kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
“Karena ini amanah konstitusi, jangan ada yang terlewat. Mengingat mereka adalah generasi penerus,” ungkap Cholid , Minggu (12/9) menanggapi langkah yang perlu dilakukan pemerintah setelah menurunnya kasus Covid-19.
Menurut Cholid, agar tidak ada yang terlewat, pendataan terhadap korban Covid-19 harus dilakukan dengan baik. Baik itu dari aspek kejatuhan usaha, hingga kemudian jumlah anak yatim hingga anak terlantar. “Karena soal data ini sering muncul keluharan. Sebagai contoh data para penerima bantuan sosial. Ternyata ada keluarga yang harusnya dapat justru tidak memperolehnya,” ujarnya.
Demikian pula di sektor usaha. Di mana saat ini banyak yang terpuruk, yang harusnya mendapatkan juga bantuan agar bisa bangkit kembali. “Bantuan yang tepat sasaran menjadi penting untuk merealisasikan tanggung jawab negara kepada warga korban,” ujar Cholid.
Menurut Cholid, selain pemerintah, organiasi masyarakat (Ormas) keagamaan seperti Muhammaiyah dan Nahdlatul Ulama dan lainnya, mengambil peran dengan membantu para anak yatim korban Covid-19. Selain menjadi kebiasaan, juga berpegang pada surat Al Maun, yakni ayat 1 dan 2. Mereka Ormas yang membantu ini sangat diapreasisi.
